NUNUKAN.LIPUTAN.KALTARA – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2023 terealisasi 68,43, angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,55 persen jika dibandingkan tahun 2022 di angka 67,88 persen.
“Target IPM tahun 2023 sebesar 69,1 persen dengan realisasi 68,43 atau mencapai 99% persen,” kata Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid ketika penyampaian nota LKPJ tahun 2023 dalam sidang paripurna DPRD Nunukan,” Selasa (26/03/2024)
Kenaikan juga terjadi pada Indek infrastruktur, dimana tahun 2022 capaian realisasi hanya sebesar 23,16 persen, sedangkan tahun 2023 mengalami kenaikan dari target 32,30 persen terealisasi sebesar 28,35 persen.
Disektor ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Nunukan tahun 2022 terealisasi sebesar 5,24 persen, capaian tersebut lebih lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 4,16 persen dari target 5,47 persen.
“Untuk Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2022 terealisasi dengan nilai C, sedangkan tahun 2023 IRB meningkat mendapat nilai B,” ujarnya.
Selanjutnya, angka indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2022 terealisasi 80,07, adapun tahun 2023 dari target 78,42 persen terealisasi 78,62 persen dengan capaian sebesar 100,26 persen dari yang ditargetkan.
Indeks rasa aman Nunukan tahun 2022 terealisasi 84,78 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dari target 100 persen hanya terealisasi sebesar 82,15 persen.
Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Nunukan berhasil meraih berbagai prestasi dan inovasi serta penghargaan di tingkat provinsi, tingkat nasional, hingga internasional dalam berbagai urusan pembangunan.
“Salah satu penghargaan yang diperoleh adalah penghargaan Adipura dari Presiden RI yang diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” bebernya.
Dia menambahkan, Nunukan tahun 2023 juga mendapatkan penghargaan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, serta masih banyak lagi prestasi, inovasi penghargaan lainnya.
Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif Pemerintah Nunukan dengan dukungan yang kuat lembaga DPRD Nunukan serta kerja sama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan/desa dan seluruh masyarakat.
“Penghargaan yang diterima Pemerintah Nunukan bukan berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya berjalan tanpa kendala,” terangnya.
Laura mengakui di tahun 2023 terdapat beberapa program kegiatan tidak dapat direalisasikan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah, kondisi geografis lokus kegiatan serta kendala lainnya.
Untuk itu, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Nunukan mengharapkan masukan yang konstruktif dari DPRD Nunukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan daerah secara bersama-sama.
“Pemerintah daerah perlu dukungan saran dan masukan dari DPRD Nunukan dalam membangun Nunukan kedepannya,” tutup Laura.
