Selain JPU meteran listrik dan PJU solar cell, Dishub Nunukan juga mengelola PJU Fled yang terpasang di kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan yang jumlahnya 384 unit.
“Nasib JPU Fled ini hampir sama dengan PJU solar cell, dari 384 unit terpasang, hanya 206 berfungsi menyala,” ujarnya.
Pendapatan Pajak PJU
Pendapatan pajak JPU yang diambil dari tiap pembelian token listrik pelanggaran di Kabupaten Nunukan, mencapai Rp 5,9 miliar per bulan yang sumber pendapatannya masuk dalam kas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nunukan.
Dari pendapatan pajak listrik masyarakat itulah, Dishub Nunukan sebagai pengelola membiayai pembayaran listrik PJU yang tiap bulannya sebesar Rp 150 juta atau total per tahunnya mencapai Rp 2 miliar.
“Kami maunya semua pendapatan JPU dikelola sepenuhnya oleh Dishub, tapi kebijakan itu tergantung dari kantor bupati, disana yang mengatur kemana digunakan,” bebernya.
Dishub Nunukan sangat respek terhadap permintaan masyarakat dan mahasiswa Nunukan yang meminta dilakukan pemasangan PJU terutama sejumlah di titik-titik rawan yang selama rawan oleh tindak kejahatan.
Tahun 2025 Dishub Nunukan mengusulkan Rp 2 miliar untuk pemasangan PJU dan perawatan PJU rusak, namun berhubung adanya rencana efisiensi anggaran, Amin tidak menjamin bisa memenuhi semua keinginan masyarakat.
“Tahun lalu sudah kita pasang JPU baru di Jalan Lingkar, sedangkan PJU rusak diperbaiki, PJU solar cell diganti meteran listrik,” ungkapnya.
